Pendampingan Penerapan Checklist Kepatuhan Pada Pos Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada Perusahaan Tekstil Surabaya

Abstract

Aktivitas dalam suatu organisasi memerlukan prosedur yang baik dan tepat agar sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang dimiliki organisasi aturan maupun  regulasi pemerintah. Agar tercapai tujuan tersebut, alur kegiatan-kegiatan ini memerlukan adanya Prosedur Operasional Standar yang menggambarkan dan menjelaskan tahapan dan pihak-pihak yang wajib terlibat. Prosedur Operasional Standar juga dapat digunakan untuk mengawasi pelaksanaan tanggung jawab staf tersebut. PT JIMAS memiliki Prosedur Operasional Standar pelaporan PPN namun perusahaan belum dapat mengimplementasikan prosedur tersebut karena masih memerlukan adanya checklist yang menjelaskan tahapan kerja dalam siklus aktivitas pelaporan PPN. Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah perlunya tim pengabdian masyarakat menyusun checklist yang terdiri dari 6 sub prosedur sebagai berikut: 1) Prosedur E-Faktur Pajak Masukan, 2) Prosedur E-Faktur Pajak Keluaran dan Faktur Pajak Pengganti, 3) Prosedur Nota Retur Pajak Pembelian, 4) Prosedur Retur Pajak Keluaran, 5) Instruksi Kerja E-Faktur PPN dan Pelaporan, dan 6) Prosedur Pelaporan PPN dan Pembayaran. Checklist ini diperlukan untuk mengevaluasi kepatuhan staf perusahan dalam penerapan prosedur siklus pelaporan PPN.  Selain checklist, Tim abdimas juga  membuat video tutorial mengenai cara penggunaan keenam sub prosedur pelaporan PPN, serta melatih tim manajamen PT JIMAS. Dengan adanya pelatihan dan video tutorial ini, tingkat pemahaman tim manajemen dapat tercapai 100% dan hasil penerapan awal Checklist/daftar periksa pelaporan PPN pada Agustus 2023 dengan nilai kepatuhan sub prosedur siklus pelaporan PPN sebesar 85%, dimana ketidakpatuhan sebesar 15%, disebabkan staf pelaksana sub prosedur siklus pelaporan PPN masih penyesuaian mengenai kegiatan dokumentasi dan pengarsipan khususnya Faktur pajak keluaran yang berkaitan dengan pihak eksternal PT JIMAS